matasantri

Achmad Munjid, Wakil Ketua Jaringan Internasional PBNU Kebenaran, kata Michel Foucault (2002), adalah kekeliruan tak terbantah yang telah mengeras lewat proses sejarah. Dalam politik, juga politik internasional, kebenaran, kekeliruan dan kebohongan kerap sulit dibedakan. Krisis Ukraina sekarang adalah buah serangkaian kekeliruan dan kebohongan para pemimpin dunia. Indonesia harus bersikap strategis. Kebohongan NATO Menurut John Mearsheimer, profesor ilmu politik Universitas Chicago pengarang buku Why Leaders Lie, the Truth about Lying in International Politics (2011), kebohongan adalah bagian dari politik antar-negara. Ada kebohongan selfish, dilakukan demi keuntungan personal. Ada kebohongan strategis, dilakukan atas nama kepentingan suatu bangsa. Kebohongan strategis juga bermacam-macam. Yang pertama adalah kebohongan literal, pernyataan yang bertentangan dengan fakta. Contoh, pada 1990, ketika Perang Dingin nyaris berakhir, di bawah kendali AS, Barat berjanji kepada Mikhail Gorbache

Tuntutan atas karya publikasi dan riset yang dialamatkan pada para pendidik-akademisi di negeri ini ternyata berdampak negatif. Para akademisi kemudian mengubah dirinya menjadi “pemburu gelar” dan publikasi dengan berbagai cara yang menempatkan dirinya menjadi seorang munafik dan penjual diri. Fenomena perlombaan menerbitkan artikel pada jurnal-jurnal ternama bereputasi internasional, sekarang benar-benar menjadi pertarungan yang dilakukan para pendidik di perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Bahkan, di perguruan tinggi swasta, aroma persaingan untuk mampu menerbitkan artikel di jurnal internasional bereputasi benar-benar menjadi “kredo suci” para pimpinan perguruan tinggi, demi mendapatkan pengakuan dari negara dan berbagai lembaga pemberi sertifikat bergengsi dalam bidang akademik. Perguruan tinggi swasta tak akan dilirik publik jika tidak nangkring pada ranking 10 besar perguruan tinggi swasta. Syukur-syukur mampu menyalip ranking perguruan tinggi negeri. Hal ini akan menjad

Tujuh tahun yang lalu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid meninggal dunia. Banyak kenangan diungkapkan terhadap tokoh ini. Sebagai aktivis, beruntung saya punya sedikit kenangan dengan tokoh yang kemudian akrab disapa Gus Dur.  *Diskusi di Dagen 16*  Suatu hari di tahun 1981, penyunting buku Pergolakan Pemikiran Islam Catatan Harian Ahmad Wahib, Djohan Effendi (Sekretaris Negara era Presiden Abdurrahman Wahid), mencari saya ke Sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta di Jl. Dagen No. 16. Di HMI Cabang Yogya, saat itu saya salah satu ketua di bawah Ketua Umum Zulkifli Halim. Karena saya tidak tinggal di Dagen, tentu saja Mas Djohan tidak ketemu dengan saya. Dan Mas Djohan menitip pesan agar saya menemuinya di Hotel Garuda. "Saya sedang ada seminar di sana," kata Mas Djohan dalam pesan tertulisnya. Malamnya, seorang diri saya meluncur ke Hotel Garuda. Saya bertemu Mas Djohan seraya diajaknya menikmati santap malam yang --buat ukuran aktivis zaman itu-- cukup

NU dan perjuangan kelas adalah tema yang sangat asing. Baik kalangan NU sendiri atau para pengamat hampir tidak pernah melihat NU sebagai gerakan sosial yang terkait dengan perjuangan kelas. Sejak awal NU selalu dilihat pertama-tama sebagai gerakan keagamaan yang bergerak di tataran kultural.  Termasuk di Muktamar Lampung kemarin, saya tidak mendengar pembicaraan mengenai kelas sosial. Seluruh energi tercurahkan untuk mendefenisikan ulang NU sebagai gerakan keagamaan terutama dalam hubungannya dengan pemerintah yang sekarang berkuasa dan negara dalam pengertian yang lebih formal. Siapa orang-orang NU dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia adalah pertanyaan yang terlupakan.  Kelupaan terhadap pertanyaan kelas memang tidak terhindarkan. Setidaknya sejak era Gus Dur, NU terus menerus dibingkai sebagai gerakan yang berperang melawan kelompok Islam garis keras. Semua kekuatan sosial NU dihabiskan untuk menghadapi "culture war" yang melelahkan.  Dalam hal ini, saya melihat adala